Adat adalah aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya. Di Indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat yang disebut hukum adat.

Adat telah melembaga dalam dalam kehidupan masyarakat baik berupa tradisi, adat upacara dan lain-lain yang mampu mengendalikan perilau warga masyarakat dengan perasaan senang atau bangga, dan peranan tokoh adat yang menjadi tokoh masyarakat  menjadi cukup penting.

  1. Masyarakat adat Indonesia dinilai sebagai komunitas adat  yang dianggap sebagai simbol keseimbangan dan keharmonisan.
  2. Konflik adat sering muncul karena adanya pelanggaran atas norma adat.
  3. Konflik ini diyakini bisa mengganggu alam nyata dan gaib. Maka penyelesaiannya juga lewat jalan nyata dan gaib.
  4. Cara yang paling murah menyelesaikan konflik adat yakni menyelesaikan sendiri konflik tersebut dengan sistem kekeluargaan.

Ada sementara orang berpendapat bahwa belakangan ini semakin banyak muncul konflik adat dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Pendapat itu mungkin ada benarnya, tetapi penulis memiliki pendapat yang agak berbeda. Kasus yang banyak muncul belakangan ini bukan hanya konflik adat, tetapi juga berbagai konflik lainnya. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari kemajuan zaman dan semakin kompleksnya kehidupan manusia diera globalisasi.

Konflik adat terkesan semakin banyak, karena komunitas adat dianggap sebagai simbol / lambang keseimbangan dan keharmonisan. Komunitas adat seolah-olah menjadi satu-satunya tumpuan harapan untuk menikmati kedamaian dan bukan komunitas yang lainnya. Oleh karena itu, ketika terbetik berita mengenai konflik yang melibatkan baik komunitas masyarakat maupun komunitas adat, orang terperangah seperti kehilangan harapan. Sementara berbagai konflik yang muncul pada komunitas lainnya, dianggap biasa dan tidak perlu dihiraukan.

Konflik adat yang dimaksud dalam hal ini adalah konflik yang muncul karena adanya pelanggaran atas norma adat dan norma agama. Kejadian ini menyebabkan keseimbangan dalam suatu komunitas adat terganggu. Konflik adat sering muncul karena adanya pelanggaran atas norma adat oleh komunitas tertentu dan norma agama, sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan alam nyata (sekala) dan alam gaib (niskala) di beberapa wilayah di Tanah Air.

Oleh karena konflik adat  diyakini dapat menimbulkan gangguan keseimbangan sekala dan niskala, maka untuk menyelesaikannya juga diperlukan upaya sekala dan niskala. Artiya, persoalan sekala diselesaikan sesuai dengan tata cara dan tatakrama kehidupan di alam sekala. Persoalan yang diyakini bernuansa niskala, diselesaikan dengan upaya tertentu yang mengandung makna penyelesaian secara niskala. Kalau pelaku pelanggaran harus dikenakan sanksi adat, maka wujudnya juga mencerminkan kedua hal tersebut.

Dahulu Di Tanah bugis dikenal adanya “perjajnjian atau Ulu Ada”. Konsekwensinya adalah barang siapa yang melanggar perjanjian tersebut, maka yang bersangkutan dikenai sanksi Sosial. Antara lain orang tersebut dianggap tidak memiliki kepala. Sebagian di Indonesia  (seperti, denda uang) dan (seperti, wajib kerja), serta dapat pula diselesaikan (seperti, pelaksanaan upacara tertentu) mengandung makna penyelesaian secara ritual. Bagaimana peranan Lembaga Adat Bone ? Maaf agak melenceng (red)

Nah, Sekarang Pertanyaannya, Siapa yang dapat menyelesaikan Konflik Adat atau Komunitas ?

Sebenarnya, ada beberapa jalan sesuai hukum untuk menyelesaikan konflik adat. Menyelesaikan sendiri, minta pihak ketiga sebagai penengah, dan serahkan kepada pihak berwenang (Penegak Hukum / Pabbicara). Masing-masing cara penyelesian tersebut mempunyai konsekuensi yang berbeda. Cara paling murah untuk menyelesaikan konflik adat atau komunitas adalah dengan menyelesaikan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut dengan cara Tudang Sipulung yang dilanjutkan dengan Tudang Pangngadereng).

Cara ini dikatakan murah karena memang tidak membutuhkan biaya dan waktu yang terlalu banyak. Syaratnya, masing-masing pihak yang terlibat konflik benar-benar memahami hakikat objek yang menjadi sumber pemicu konflik dan masing-masing pihak juga benar-benar bermaksud menciptakan kedamaian bersama. Masalahnya, sering kali pihak yang terlibat konflik adat, kurang mengerti hakikat objeknya, sehingga yang muncul sebenarnya adalah pertarungan harga diri atau gengsi. Kalau masing-masing kemudian bertahan pada gengsi dan ketidatahuannya, maka konflik adat murah menjadi tidak mudah diselesaikan.

Apabila cara pertama berakhir buntu disebabkan karena masing-masing pihak bertahan pada gengsi dan ketidaktahuannya, dapat dipilih cara kedua. Minta tolong kepada pihak ketiga (pemerintah atau lembaga lain), yang dipercaya oleh kedua belah pihak untuk mencari jalan keluar dari lingkaran konflik adat. Pihak ketiga yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman sebagai penengah menyelesaikan konflik, akan mengambil beberapa langkah awal sebelum memberikan beberapa alternatif penyelesaian.

Pertama-tama akan dijelaskan beberapa termimologi yang berkaitan dengan penyebab munculnya konflik adat tersebut. Sesudah para pihak memiliki persepsi yang sama mengenai beberapa istilah yang terkait erat dengan objek konflik, barulah diberikan beberapa pilihan untuk menyelesaikannya. Pada akhirnya yang menentukan pilihan adalah pihak-pihak yang terlibat konflik.

Cara ini memang lebih mudah dari cara pertama, tetapi tidak murah. Perlu disiapkan sejumlah dana untuk pihak ketiga yang membantu penyelesaian konflik adat yang dimaksud, terlepas dari kenyataan apakah yang bersangkutan berhasil menyelesaikan konflik adat tersebut atau tidak. Cara paling murah dan relatif mudah untuk menyelesaikan konflik adat adalah dengan menyerahkan konflik tersebut kepada pihak yang berwenang. Yang dimaksud pihak berwenang dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten  atau pemerintah Provinsi, jajaran penegak hukum maupun organisasi lainnya yang memiliki kewenangan di bidang adat  (Lembaga Adat) dan Tokoh agama. Kalau sebuah konflik adat benar-benar dipercayakan kepada pihak berwenang untuk menyelesaikannya, biasanya pihak yang berwenang akan berkoordinasi dalam menyelesaikan konflik adat.

Dengan demikian segala biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas ini, menjadi tanggung jawab pihak berwenang. Demikian pula halnya kalau pihak berwenang merasa perlu memanggil pihak tertentu (yang dianggap ahli) untuk memberikan penjelasan atas istilah, ungkapan, atau makna yang tersembunyi di balik simbol-simbol tertentu, maka segala biaya yang diperlukan untuk itu juga menjadi tanggung jawab pihak berwenang. Itu sebabnya penyelesaian dengan cara ini dikatakan murah.

Pihak-pihak yang terlibat konflik adat juga tidak perlu pusing memikirkan alternatif penyelesaian. Tugas utama yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik adat adalah menyerahkan fakta, data dan daftar keinginan. Sesudah itu, selesai. Pihak yang berwenanglah selanjutnya akan memikirkan penyelesaian terbaik bagi konflik adat yang dimaksud. Penyelesaiannya tentu disesuaikan dengan fakta, data, dan mengakomodir sebanyak mungkin keinginan masing-masing pihak yang terlibat.

Sesudah konflik adat diselesaikan dan keputusan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, tidak ada hak bagi pihak yang terlibat dalam konflik adat tersebut, untuk mendiskusikan kembali putusan yang telah diambil. Tugas masing-masing pihak hanya satu, melaksanakan keputusan pihak berwenang secara tulus ihlas dengan penuh tanggung jawab. Itu sebabnya kenapa penyelesaian dengan cara ini dikatakan mudah.

Problematikanya, pihak-pihak yang terlibat konflik adat atau komunitas, pada umumnya tidak memiliki sikap yang tegas, mengenai cara mana yang akan dipilih dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi. Menyelesaikan sendiri, menggunakan pihak ketiga sebagai penengah atau menyerahkan kepada pihak yang berwenang. Lebih dari itu, mereka juga tidak siap menerima konsekuensi yang menyertai masing-masing cara penyelesian konflik tersebut. Dengan kata lain, sikap mereka sebenarnya ingin menang sendiri. Kalau demikian adanya, maka konflik adat menjadi tidak murah dan tidak mudah diselesaikan, lembaga manapun yang diminta untuk menyelesaikannya.

Dimasa pemerintahan raja Bone ke-7 Latenri Rawe Bongkangnge. Apabila rakyatnya mengalami atau terjadi perselisihan di antara mereka, maka difungsikan semacam lembaga Adat yang bersifat netral untuk memediasi antar kelompok masyarakat yang berselisih.

Di sinilah barangkali salah satu keberadaan lembaga adat bisa menjadi penengah antara eksekutif dan legislatif, antara pemerintah dan rakyat, serta antara rakyat itu sendiri manakala terjadi perselisihan yang tidak perlu berurusan dengan lembaga hukum.

(Mursalim)

BAGIKAN